Tampilkan postingan dengan label Kasus Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kasus Korupsi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 08 Oktober 2013

Menunggu Anas gantung diri dan Akil potong jari

Anas Urbaningrum dan Akil Mochtar

Dua nama tokoh ini telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anas Urbaningrum, mantan ketua umum Partai Demokrat jadi tersangka kasus korupsi proyek Hambalang, sementara Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) jadi tersangka dua kasus dugaan suap sengketa pilkada, yakni Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Pilkada Kabupaten Lebak.


Uniknya, sebelum ditetapkan menjadi tersangka, dua tokoh ini dikenal keras terhadap isu-isu korupsi. Anas misalnya, pernah jadi bintang iklan kampanye menolak korupsi waktu masih menjadi politisi Demokrat. Bahkan ketika menjabat sebagai ketua umum Demokrat, dia sempat meminta digantung di pucuk monas bila terlibat kasus Hambalang.

"Kalau ada satu rupiah saja Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas," kata Anas di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat, 9 Maret 2012. Hal itu dia katakan ketika namanya disebut-sebut oleh Muhammad Nazaruddin, terlibat dalam korupsi Hambalang. 

Sebelas bulan kemudian, setelah Anas minta digantung bila terbukti terlibat dalam skandal kasus korupsi itu, Februari 2013 lalu KPK akhirnya menetapkan politisi asal Madiun, Jawa Timur, itu sebagai tersangka korupsi pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Namun buru-buru menepati janji, Anas malah sewot ketika ditagih janjinya. Ketika ditanya soal pernyataan yang pernah diucapkannya, yakni siap digantung di Monas jika terbukti terlibat korupsi Hambalang. Anas hanya bisa menjawab: "Silakan tulis apa saja, terserah. Sekarang saya balik tanya, Anda berharap itu ya? Ya itu jawaban saya,"

Lain Anas, lain Akil. Bila Anas minta digantung di Monas, usulan Akil juga tak kalah ekstrem. Dia pernah melontarkan ide potong jari tangan untuk pelaku korupsi. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk memiskinkan koruptor. Tujuannya tak lain agar menimbulkan efek jera. 

Waktu itu Akil masih menjabat sebagai juru bicara MK. Mengomentari ramainya kasus korupsi yang ditangani KPK, dia sempat melontarkan ide dan gagasan soal cara menghukum koruptor. "Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup," ujarnya, pada 12 Maret 2012.

Menurut Akil, hukuman potong jari tangan sangat pantas. Sebab, jika hanya memiskinkan saja, negara tidak pernah benar-benar tahu kapan koruptor akan mengulangi perbuatannya. "Pemiskinan koruptor itu kalau hartanya didapat dari negara. Lebih baik dipermalukan dengan mencacatkan salah satu bagian tubuhnya."

Ternyata di luar dugaan, kini Akil justru yang terjerat kasus korupsi. Kamis (3/10) sore kemarin, dia ditetapkan sebagai tersangka dua kasus suap sengketa pilkada sekaligus. Akil tertangkap tangan sedang transaksi di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/10) malam.

Jadi bagaimana sekarang, apakah anda mau menunggu Anas gantung diri dan Akil Mochtar potong jari?


Rabu, 31 Juli 2013

Nazaruddin: Pembelian saham Garuda perintah sekretaris Demokrat

M Nazaruddin Vonis.
M Nazaruddin mengaku telah menjelaskan semuanya terkait kasus pencucian uang saham Garuda Indonesia kepada penyidik KPK. Nazaruddin pun mengungkapkan bahwa ada yang memerintahkan, terkait pembelian saham tersebut.

"Semua sudah saya jelaskan, ceritakan bahwa saya disuruh siapa. (Disuruh) Ada Munadi Herlambang," kata Nazaruddin usai pemeriksaan KPK, Jakarta, Rabu (31/7).

Diketahui, Munadi Herlambang Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dan juga Komisaris PT Dutasari Citralaras. Menurut Muhammad Nazaruddin, Munadi salah satu orang yang memuluskan proyek Hambalang. Anas Urbaningrum menggunakan Munadi untuk menekan Badan Usaha Milik Negara yang lain, agar tidak ikut campur dalam proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu.

Ayah Munadi, Mukhayat petinggi BUMN, juga pernah diperiksa terkait kasus Hambalang.

hari ini Nazar diperiksa sebagai tersangka untuk kasus pencucian uang saham Garuda Indonesia. Nazar pun diinapkan di Rutan KPK, lantaran pemeriksaan belum selesai.

Dalam kasus pencucian saham Garuda ini nilainya mencapai Rp 300,8 miliar. Nazar membeli saham ini dengan menggunakan lima anak perusahaan Permai Grup. PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp 22,7 miliar. PT Cakrawala Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp 37,5 miliar. PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp 124,1 miliar. PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp 75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp 55 juta lembar saham senilai Rp 41 miliar rupiah.

Berkas Kasus Nazaruddin yang ditangani penegak hukum lain, dan bakal disatukan dengan berkas perkara di KPK untuk dilimpahkan ke persidangan.

Nazaruddin sebut Bendum Golkar terlibat korupsi 3 proyek

Setya Novanto.
Terpidana kasus suap proyek Wisma Atlet SEA Games, M Nazaruddin menyebut Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR yang juga Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto terlibat di sejumlah kasus korupsi di kementerian dan lembaga pemerintah. Seperti proyek pengadaan baju hansip untuk pengamanan Pemilu 2009.

"Itu (proyek hansip) yang bertanggung jawab Setya Novanto," ujar Nazaruddin, di KPK, Rabu (31/7) malam.

Selain itu, Nazaruddin juga menyebut anggota komisi III DPR itu terlibat dalam proyek e-KTP serta pembelian pesawat Merpati MA 60.

Menurut Nazaruddin, terkait proyek e-KTP, terdapat anggota Komisi II DPR dan mantan Ketua Komisi II DPR yang terlibat juga.

"DPR kalau e-KTP ada Setya Novanto, ada beberapa mantan ketua Komisi II, beberapa teman termasuk Mas Anas, saya ikut juga di situ. Semua sudah diserahkan laporannya kepada KPK," paparnya.

Untuk dugaan korupsi proyek pembelian pesawat Merpati MA 60, Nazaruddin mengatakan Setya ikut menerima fee dari pembelian itu. Bahkan bukan saja Setya, namun ketua fraksi partai lain yakni PDIP dan Demokrat juga ikut menerima fee pembelian pesawat itu.

"Terus tentang proyek Merpati yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dolar dibagi ke semua fraksi, hampir dapat terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya. Di Golkar ke Setya novanto, PDIP ke Olly," pungkas Nazaruddin.

Diketahui, hari ini Nazar diperiksa sebagai tersangka untuk kasus pencucian uang saham Garuda Indonesia. Nazaruddin mengklaim telah membeberkan semuanya kepada KPK. Termasuk 12 proyek lainnya yang diduga dikorupsi oleh sejumlah pejabat negeri ini.

Ke-12 proyek itu di antaranya proyek e-KTP, proyek Gedung MK, proyek baju hansip, proyek PLTU Kalimantan Timur.

Nazaruddin ungkap anggota DPR diduga terlibat korupsi ke KPK

Nazaruddin.
M Nazaruddin menyebut sejumlah petinggi parpol yang juga menjabat sebagai anggota DPR, terlibat korupsi di sejumlah proyek pemerintah. Di antaranya Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Setya Novanto, Ketua Banggar DPR yang juga anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan serta Bendum PDIP sekaligus pimpinan Banggar DPR Olly Dandokambey.

"Ini bulan puasa, saya janji pada rakyat Indonesia saya buka semua yang saya tahu. Saya tidak mau nambahin dan ngurangin," kata Nazaruddin usai diperiksa KPK, Jakarta, Rabu (31/7) malam.

Nazaruddin mengatakan, Setya terlibat korupsi di tiga proyek. Yakni proyek pembelian pesawat Merpati MA 60, pengadaan e-KTP, dan pengadaan baju hansip. Kemudian Olly disebut terlibat korupsi di dua proyek, yakni proyek pembangunan gedung pajak dan pembelian pesawat Merpati MA 60.

"Kalau proyek gedung pajak (yang terlibat) Olly Dondokambey. Semua sudah saya laporkan (ke KPK). Ada beberapa teman-teman DPR yang lain. Itu semua sudah dilaporkan secara jelas, yang menang PT Adhi Karya. Semua sudah dijelaskan secara detail," ujarnya.

Nazaruddin menjelaskan terkait proyek pembelian pesawat Merpati, sejumlah fraksi di DPR ikut menerima fee tersebut.

"Terus tentang proyek Merpati yang itu juga bagi-baginya di DPR. Waktu itu jutaan dolar dibagi ke semua fraksi, hampir dapat terutama Fraksi Demokrat. Yang dibagikan waktu itu untuk ketua fraksinya. Di Golkar ke Novanto, PDIP ke Olly. Semua sudah saya beritahukan dan pihak lain yang saya beritahukan ada 12 proyek," ujarnya.

Terkait kasus simulator SIM, Nazaruddin masih menyebut Wakil Bendum Golkar Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K Harman dan anggota Fraksi PDIP di DPR Herman Heri terlibat korupsi. Ditambah nama baru yang muncul yakni Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan.

"Itu semua benar apa yang saya ungkapkan tentang proyek simulator. Tentang keterlibatan Aziz dimana ngambil uangnya, di mana terimanya, semua sudah saya jelaskan kepada penyidik. Bamsoet, Herman Heri, Benny K Harman, semua sudah saya jelaskan, tentang Trimedya juga. Semua sudah jelaskan detail ke penyidik," ungkapnya.

Diketahui, hari ini Nazar diperiksa sebagai tersangka untuk kasus pencucian uang saham Garuda Indonesia. Nazaruddin mengklaim telah membeberkan semuanya kepada KPK. Termasuk 12 proyek lainnya yang diduga dikorupsi oleh sejumlah pejabat negeri ini.

Ke12 proyek itu diantaranya, proyek E-KTP, Proyek Gedung MK, Proyek Baju Hansip, proyek PLTU Kalimantan Timur.