TIDAK MUNGKIN KALAU TIDAK MUMPUNI

Kata orang rangkap jabatan sudah lama dipandang sebagai sebuah realitas buruk dalam tata kelola pemerintahan. Pasalnya, rangkap jabatan cenderung mengaburkan batas, bahkan mencampuradukkan pelaksanaan jabatan-jabatan yang dirangkap. Hal ini dirasakan mengganggu ketika jabatan yang dirangkap itu adalah sebuah jabatan yang sangat penting di pemerintahan. Pandangan diatas bagaimanapun merupakan asumsi dari sebagian pihak yang mungkin belum memahami kinerja seorang menteri yang merangkap jabatan di dua kementerian sekaligus.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi menunjuk Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian RI, Hatta Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan. Ini diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45/M Tahun 2013

Saya menilai menilai, penununjukkan SBY kepada Hatta Rajasa untuk mengemban tugas sebagai Plt Menteri Keuangan tidak menjadi masalah. Apalagi posisi Plt ini hanya sementara saja. Plt Menteri Keuangan yang dijabat oleh Hatta berlaku hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Menteri Keuangan yang baru.

Penunjukkan Hatta Rajasa sebagai pelaksana tugas (plt) Menteri Keuangan tidak menjadi masalah, baik ditinjau secara politik maupun hukum ketatanegaraan. Karena penunjukkan itu sudah menjadi hak dan kewenangan presiden. Bab V Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 disebutkan, presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kemudian pada ayat (3) di pasal yang sama juga dinyatakan, menteri-menteri yang diangkat membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Sebenarnya seorang Menko menjalankan tugas sebagai Plt bukan kali ini saja terjadi. Kita harus jujur juga melihat bahwa penunjukkan Hatta pun tidak sembarangan. Hatta juga kapabel dan memahami apa yang menjadi tugas Menteri Keuangan. Rasanya tidak akan mungkin terjadi seorang Menko Perekonomian tidak memahami urusan keuangan (baca: ekonomi).

Pertimbangan Hatta dipilih menjadi Plt Menteri Keuangan karena Hatta juga sebagai Menteri Koordinator Perekonomian sehingga dapat mempermudah urusan di Kementerian Keuangan. Karena sifatnya sementara maka menurut hemat saya Hatta adalah pilihan tepat untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan. Artinya, penetapan Hatta sebagai Plt semata-mata karena dirinya memiliki kemampuan lebih di bidang ekonomi dibanding yang lain. Sebagai Menko Perekonomian, Hatta juga memiliki relevansi tugas dengan beberapa instansi. Kementerian Keuangan adalah salah satunya. Karena itu, “urusan baru” yang kini diemban Hatta masih berada dalam satu ranah.

Sekedar mengingatkan, pada tahun 2011 Hatta bahkan pernah menjabat tiga kementerian sekaligus. Ketika itu Presiden mengamanatkan kepadanya menjabat menjadi menteri ad interim, (untuk sementara waktu) untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar. Cakupan kerja kementerian ESDM bagi Hatta tidaklah asing.

Hatta mumpuni dalam memahami seluk beluk bidang energi, pertambangan, dan sumber daya mineral. Lulusan teknik dari kampus ITB ini sudah tidak lagi kaku menjabarkan tentang kementerian yang diembannya sementara waktu ini. Itu terlihat saat rapat kerja di DPR pekan lalu. Saat itu HR untuk sementara waktu menggantikan posisi Menteri ESDM, Darwin Zahedy Saleh pada rapat kerja dengan Komisi VII DPR, terkait pembahasan dan penetapan asumsi dasar RUU APBN 2012.

Saya sudah membayangkan begitu amat sibuknya Hatta menjalankan tugas-tugas di tiga kementerian itu. Saat itu Kepala Negara memiliki pertimbangan tertentu mengapa Hatta dipilih. Selain kemampuan di bidang ekonomi, Hatta juga tercatat sebagai menteri senior di kabinet saat ini.

Bila kita lihat rekam jejak Hatta sebagai menteri, maka pantas dia disebut sebagai senior. Pertama, dia adalah menteri bidang ekonomi yang telah menjabat sejak kabinet periode pertama SBY. Kedua, kemampuan menguasai bidang di kementerian yang didudukinya menjadi pertimbangan utama. Hatta dikenal sebagai salah satu lulusan sebuah perguruan tinggi teknologi di Bandung. Almamaternya sudah tidak diragukan lagi oleh publik karena menghasilkan putra-putri terbaik bangsa. Bahkan tidak sedikit yang menduduki jabatan menteri di era presiden sebelum SBY.

Sangat jarang ada anak bangsa yang menduduki jabatan empat menteri di empat kementerian berbeda pada masa kepemimpinan dua presiden berbeda. Di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Hatta Rajasa dipercaya menduduki jabatan Menteri Negara Riset dan Teknologi. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden SBY, Hatta Rajasa dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (2004-2007), Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), dan Menteri Koordinator Perekonomian (2009-sekarang).

Tidak banyak orang yang bisa serupa Hatta menjalankan pekerjaan dua bidang sekaligus. Di tengah makin meningkatnya kinerja menteri di bawah presiden SBY, memang dibutuhkan stamina yang tinggi. Hatta mengaku tidak terbebani sama sekali dengan tugas-tugas kenegaraan walaupun tiga bidang ditanganinya. Ia santai saja menjalani walaupun waktu istirahatnya menjadi sangat berkurang.

Dibutuhkan pengorbanan untuk mengabdi kepada negara. Waktu berkumpul yang kurang dengan keluarga, larut malam kembali ke rumah, dan berpindah-pindahnya kantor ataupun tempat rapat kerap dilakoninya. Saya sempat berpikir apa resepnya sampai seorang HR begitu kuat stamina dan tenaganya menjalani tugas tiga kementerian. Mungkin dia berpikir kalau salah satu saja hasil kerjanya tidak memuaskan, maka akan berimbas pada kinerja dirinya secara keseluruhan sebagai Menko.

Di tengah merosotnya kinerja para pembantu presiden, Hatta secara tidak langsung mencontohkan cara bekerja dengan ‘menambah jam kerjanya’. Seharusnya ini menjadi pelecut semangat bagi seluruh perangkat pembantu presiden untuk lebih giat mengemban amanah. Bagaimana pun, etos kerja mutlak dibutuhkan untuk memenuhi amanat rakyat. Bagaimana rakyat mau dibuat sejahtera kalau kinerja pejabatnya malas bekerja?

Sumber :

http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2013/04/22/tidak-mungkin-kalau-tidak-mumpuni-553558.html