5 Menteri yang pusing ketika anggarannya disunat

Beberapa tahun terakhir ini, pemerintah memiliki persoalan yang sama dalam hal pengelolaan anggaran negara. Besarnya alokasi anggaran subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), memaksa pemerintah berpikir keras untuk mencari jalan keluar agar pengelolaan anggaran negara lebih sehat.

Membengkaknya anggaran subsidi harus ditutupi agar defisit anggaran tidak semakin lebar. Pilihannya dua yakni menambah porsi utang dan merealokasi anggaran. Alokasi anggaran kementerian/lembaga yang sekiranya bisa disunat, akhirnya menjadi korban.

Kementerian Keuangan menargetkan pemangkasan Rp 24 triliun anggaran belanja kementerian dan lembaga. Hampir semua kementerian maupun lembaga terkena pemotongan anggaran. Hanya dua kementerian yang terbebas dari pemotongan anggaran, yaitu pendidikan Kemendiknas dan Kementerian Agama.

Pemotongan anggaran dilakukan untuk menjaga defisit anggaran tetap berada pada posisi 2,48 persen. Selain itu, kebijakan ini diambil agar pemerintah dapat menjaga defisit anggaran sebelum melakukan penyesuaian harga BBM subsidi.

Kebijakan pemangkasan anggaran umumnya diterima dengan lapang dada oleh kementerian/lembaga. Namun, di balik itu, baik menteri maupun kepala lembaga, dipusingkan dengan terpangkasnya anggaran belanja mereka. Merdeka.com mencoba merangkum menteri dan kepala lembaga yang cukup pusing dengan kebijakan pemangkasan anggaran.

1. Jero Wacik

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipangkas Rp 1,49 triliun. Menteri ESDM Jero Wacik menyebutkan, tahun ini, kementerian yang dipimpinannya mendapat jatah anggaran Rp 18,8 triliun.

"Filosofinya kalau rakyat dikenai beban dengan kenaikan BBM, pemerintah juga dikenai beban. Ini masih pusing saya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5).

Menurut Jero beberapa pos anggaran yang akan mengalami pengetatan biaya adalah belanja rutin dan perjalanan dinas. "Untuk itu saya mengejar infrastruktur, karena komposisi belanja kita sangat besar 71 persen, padahal umumnya 29 persen," kata dia.

2. Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan termasuk pejabat yang aktif menyambangi pelbagai daerah. Kebiasaan Dahlan blusukan ke pelbagai wilayah kini terancam. Sebab, pemerintah pusat meminta semua kementerian memangkas pengeluaran dalam rangka menjaga defisit anggaran jelang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian BUMN turut kena pemotongan anggaran 16,8 persen, sebesar Rp 9,1 miliar. Imbasnya, Dahlan terpaksa mengurangi aktivitas instansi seperti perjalanan dinas dan rapat di luar kantor.
"Iya dikurangi Rp 9 miliar, nanti ya rapat, perjalanan dinas dikurangi," ujarnya di komplek DPR, Senayan, Rabu (29/5) malam.

tapi, dia mengaku aktivitasnya keliling Indonesia tidak akan berhenti, meski uang dari negara dibatasi. "Enggak lah, terus (jalan-jalan)," ucapnya. Setelah dipangkas, dana untuk Kementerian BUMN menjadi Rp 134 miliar.

3. Chatib Basri

Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terpangkas sebesar Rp 53 miliar. Dari awalnya sebesar Rp 705 miliar menjadi Rp 652 miliar dalam APBN Perubahan 2013. Hal tersebut sesuai dengan rencana pemotongan pemerintah melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-339/MK.02/2013.

Kepala BKPM Chatib Basri mengatakan pemotongan anggaran tersebut tentu berimbas pada upaya mengejar target investasi. Sebab, pembangunan beberapa kantor cabang di luar negeri terpaksa ditunda.

"Jadi itu yang dipotong, berasal dari kegiatan, antara lain, pembukaan IIPC di tiga negara," ujar dia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).
engan tertundanya pembukaan kantor baru tersebut, lanjut dia, pasti akan berpengaruh dalam pencapaian target yang ditetapkan.

"Pemotongan tersebut atau 7,5 persen, kendala utama, sulitnya pencapaian target yang ditetapkan karena berkurangnya volume kegiatan dalam satuan kerja," kata dia.

4. MS Hidayat

Salah satu kementerian yang harus merelakan anggarannya dipangkas adalah Kementerian Perindustrian. Anggaran Kementerian Perindustrian dipangkas Rp 183,6 miliar. Pos anggaran yang dipotong itu berasal dari kegiatan, konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang semula Rp 206 miliar dipotong menjadi Rp 106,05 miliar.

Dengan pemangkasan anggaran, kementerian harus memanfaatkan anggaran yang ada untuk program konversi. "Sisa anggaran sebesar Rp 89 miliar diperuntukkan untuk pengadaan 3.000 konverter kit beserta kegiatan pendukungnya dan sisa anggaran sebesar Rp 10 miliar diusulkan untuk digunakan dalam rangka fasilitasi perundingan pengambilalihan PT Inalum dari Jepang," demikian jawaban tertulis Menteri Perindustrian MS Hidayat dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (27/5).

5. Mardiasmo

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyebutkan, pihaknya ikut terkena program pemotongan anggaran Kementerian/Lembaga oleh pemerintah pada tahun ini sebesar Rp 36,27 miliar.

"Jadi pagu anggaran tahun ini setelah pemangkasan menjadi Rp 1,11 triliun atau susut dari sebelumnya sebesar Rp 1,15 triliun," kata dia.

Dana kegiatan pengawasan di daerah sebesar Rp 11,41 miliar disunat. Jumlah tersebut seharusnya masuk dalam pemotongan total program pengawasan tahun ini senilai Rp 25,12 miliar.

Mardiasmo mengakui, mekanisme kerja di daerah memang sulit, di mana kantor perwakilan vertikal di daerah wajib menyambangi setiap provinsi hingga daerah pelosok yang masuk dalam wilayah masing-masing.

"Kalau ini tidak dilakukan maka akan mengurangi kualitas pengawasan, mengingat kantor perwakilan di daerah merupakan ujung tombak dari BPKP," katanya.

Sumber :

http://www.merdeka.com/uang/5-menteri-yang-pusing-ketika-anggarannya-disunat.html