KBRI TELAH SIAPKAN LANGKAH ALTERNATIF

Kementerian Luar Negeri membenarkan bahwa Pemerintah Korea Utara telah memberikan pengarahan singkat kepada semua perwakilan diplomatik negara sahabat yang ada di Pyongyang, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ini terkait dengan perkembangan situasi terkini di Semenanjung Korea.

Dalam pengarahan singkat itu, pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Korea Utara (Korut) meminta para duta besar mengevakuasi staf dan diplomatnya masing-masing dari negeri itu. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, Jumat (5/4) malam, melalui pesan singkat kepada Kompas.

Dalam pesan singkatnya, Marty menulis, dirinya terus berkomunikasi dengan perwakilan RI di Korut dan Korea Selatan (Korsel). Dirinya juga membenarkan telah meminta setiap perwakilan untuk menyiapkan langkah atau rencana alternatif.

Situasi di Semenanjung Korea terus memanas dalam dua pekan terakhir, menyusul rentetan ancaman yang dilontarkan Pyongyang. Pemimpin Korut Kim Jong Un tampil sebagai ujung tombak dalam setiap teriakan ancaman. Ancaman Jong Un paling mutakhir adalah meluncurkan rudal jarak jauhnya ke daratan utama Amerika Serikat (AS).

Rentetan ancaman Pyongyang muncul setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjatuhkan sanksi pada awal Maret lalu. Sanksi itu menyusul serangkaian peledakan nuklir bawah tanah dan uji coba rudal oleh militer Korut, Desember lalu.

Selain melontarkan ancaman dan menyatakan situasi perang dengan Korsel dan AS, Korut juga menutup kawasan industri Kaesong yang merupakan proyek bersama Utara-Selatan. Penutupan ini membuat 53.000 pekerja Korut dan 800 manajer Korsel menghentikan operasi karena kekurangan bahan baku dan makanan.

Kamis lalu, Korut juga memindahkan rudal-rudalnya ke pantai timur dengan maksud mendekatkan dengan sasaran-sasaran kepentingan AS di Guam dan Hawaii.

Atas deretan ancaman itu, Washington mengambil langkah-langkah serius. Dalam dua hari terakhir, AS memindahkan sistem pertahanan serangan nuklirnya ke Guam dan menambah kekuatan tempurnya di sekitar Semenanjung Korea.

Lebih lanjut, juru bicara Kemlu RI, Michael Tene, saat dihubungi per telepon, Sabtu, menambahkan, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korut dan Korsel telah menyiapkan rencana alternatif itu dan akan terus melaporkan serta berkomunikasi dengan Menlu terkait perkembangan situasi terakhir.

Evakuasi dan repatriasi

”Rencana kontingensi (alternatif) itu sudah disiapkan dan tentunya implementasinya akan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. Menlu akan terus berkomunikasi dengan mereka. Langkah kontingensi tentunya termasuk kemungkinan evakuasi dan repatriasi warga negara Indonesia (WNI) di kedua negara itu,” ujar Michael.

Michael menyebutkan, pemerintah punya banyak pengalaman terkait upaya evakuasi dan repatriasi WNI menyusul kondisi darurat serupa yang pernah terjadi di sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Libya, Mesir, dan bahkan di Suriah, yang hingga kini masih berkonflik.

”Jadi, masalah itu bukan sesuatu yang baru buat kami,” ujar Michael.

Berdasarkan data Kemlu RI, jumlah WNI yang ada di kedua Korea masing-masing adalah 32.473 orang di Korsel dan 28 orang di Korut. Sebanyak 30.000 orang di Korsel berstatus tenaga kerja Indonesia, sementara sisanya adalah pelajar dan WNI yang menikah dengan warga negara Korea.

Sementara dari 28 WNI di Korut, 26 orang di antaranya adalah diplomat beserta keluarganya. Sisanya, dua orang, adalah pekerja di badan PBB yang ditempatkan di sana.

Konsentrasi terbesar WNI di Korsel ada di kota Busan, yaitu sebanyak 15.000 orang. Kota Busan berada sekitar 500 kilometer dari perbatasan kedua Korea.

Selain itu, WNI juga terkonsentrasi di tiga kota, seperti Ansan (sekitar 60 kilometer dari perbatasan), Incheon (sekitar 50 kilometer dari perbatasan), dan Uijongbu (sekitar 30 kilometer dari perbatasan). Rata-rata populasi WNI di ketiga tempat itu masing-masing 2.000 orang.

Sementara itu, meski Pemerintah AS menanggapi serius ancaman-ancaman Korut dengan menggerakkan perangkat perangnya, AS cenderung tidak terlalu mengkhawatirkan ancaman itu. Juru bicara Gedung Putih, Jay Carney, kemarin, mengatakan, pihaknya tidak akan terkejut seandainya Korut benar-benar meluncurkan rudalnya ke sasaran-sasaran AS.

Sangat familiar

Para petinggi militer AS mengatakan, teriakan-teriakan mengancam dari Pyongyang muncul dengan pola yang sudah sangat familiar.

Pekan lalu, Kim Jong Un mengatakan, Korut akan menyerang Guam yang merupakan pangkalan militer AS di Pasifik. Beberapa saat kemudian, kapal-kapal perang AS yang dilengkapi sistem pertahanan antirudal Aegis bergerak ke sekitar Semenanjung Korea.

Kapal-kapal perang AS ini punya kemampuan untuk melumpuhkan rudal Korut selagi masih melayang di udara. Kapal-kapal perang AS, Korsel, dan Jepang yang berada di sekitar Semenanjung semuanya sudah dilengkapi dengan sistem ini.

Lebih lanjut Carney mengatakan, sudah pasti pihaknya tidak mengharapkan Korut benar-benar melaksanakan ancamannya. Namun, kalaupun ada rudal meluncur dari Pyongyang, hal tersebut sama sekali bukan sebuah kejutan. ”Kami telah melihat mereka meluncurkan rudal sebelumnya,” ujar Carney.

Kepala Staf Gabungan Jenderal Martin Dempsey mengatakan, ancaman nuklir Korut sangat ”sembrono”. Namun, dia yakin langkah tersebut sesuai dengan pola panjang yang sudah berlangsung beberapa dekade.

Meski begitu, Dempsey menambahkan, situasi saat ini sangat tak bisa diprediksi. Ini karena AS relatif tidak terlalu paham tentang Kim Jong Un, pemimpin muda Korut yang berkuasa setelah kematian sang ayah, Desember 2011.

Sementara itu, sampai kemarin, suasana kota Seoul tidak terlalu terpengaruh dengan tensi yang terus meninggi di Semenanjung Korea. Pusat-pusat pertokoan masih penuh sesak, sopir taksi mendendangkan lagu-lagu favoritnya, dan jalanan penuh manusia yang menikmati udara hangat dan cerah musim semi.

Sumber : http://internasional.kompas.com/read/2013/04/07/06161960/KBRI.Telah.Siapkan.Langkah.Alternatif