 |
| Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengerjaan sumur resapan dalam didepan kediaman dinasnya. |
Pengamat tata kota Nirwana Yoga mengapresiasi program penanggulangan
banjir oleh Pemprov Jakarta. Namun, dinas-dinas yang terkait dengan hal
itu dinilai terlambat menjawab kegelisahan warga Ibu Kota soal ancaman
banjir. Hal itu terlihat dari waktu pengerjaan yang mepet dengan musim
hujan.
Nirwana menjelaskan, di awal kepemimpinan Jokowi-Basuki, Jakarta sudah dihantam banjir hebat, Januari 2013 lalu. Di depan sejumlah media massa, Jokowi pun berkomitmen mempercepat upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Namun, ia menilai pekerjaan itu secara nyata baru dikerjakan dinas beberapa waktu terakhir.
"Anak buah Pak Jokowi saya rasa masih 'project oriented', belum 'problem oriented'. Harusnya tak perlu nunggu instruksi, wong sudah jelas apa masalahnya. Langsung anggarkan, langsung kerjakan," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat pagi.
Nirwana tak setuju jika alokasi anggaran menjadi biang keterlambatan program penanggulangan banjir. Menurutnya, dinas-dinas di Pemprov DKI seharusnya telah mengetahui akar masalah. Sebut saja, selain menyangkut persoalan besar seperti pendangkalan sungai, penyempitan sungai dan waduk, ada juga persoalan yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Misalnya, perbaikan drainase di setiap permukiman warga.
Contoh lain, pembuatan sumur resapan di Jakarta. Menurut Nirwana, dinas terkait terlalu fokus menjadikan pembuatan sumur resapan itu sebagai proyek di dinasnya. Padahal, apa sulitnya membangun sumur resapan jika Pemprov DKI memberdayakan lahan milik masyarakat untuk dijadikan sumur resapan dalam tersebut.
Selain jauh lebih murah, tentu lebih efektif dalam mengurangi genangan di Ibu Kota. Yang dilakukan, hanya tinggal membedakan saja kualitas sumur resapan dalam yang dibuat oleh Pemprov DKI dengan sumur resapan yang dibuat berdasarkan hasil pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta.
"Harusnya sumur resapan diserahkan ke warga. Misalnya tiap rumah menyediakan sumur satu. Kalau begitu, jangankan 2.000, satu juta sumur resapan pun juga bisa kita buat," ujar Nirwana.
"Tapi, dinas kita kan enggak, mereka berorientasi pada proyek dan instruksi gubernur. Masa mau buat sumur resapan saja nunggu proyek dan instruksi gubernur, ya jangan dong," lanjutnya.
Nirwana yakin, saat mulai menjabat, Jokowi dan Basuki telah memiliki desain program antisipasi banjir. Harusnya, dinas-dinas menyambut ide tersebut dengan melaksanakan dengan segera. Ia berharap, lambannya kerja dinas-dinas masuk ke dalam evaluasi kerja satu tahun Pemprov DKI.
Pemprov DKI melakukan sejumlah proyek antisipasi banjir dengan normalisasi 12 waduk di Jakarta secara bertahap. Selain itu, dilakukan juga normalisasi sebanyak 4 dari 13 sungai besar di DKI sejak dua bulan lalu.
Berikutnya, ada program yang baru dilakukan, yakni perbaikan 73 pompa, pembuatan 1985 sumur resapan, memfungsikan kembali saluran penghubung, pengadaan CCTV di rumah pompa, dan sebagainya.
Nirwana menjelaskan, di awal kepemimpinan Jokowi-Basuki, Jakarta sudah dihantam banjir hebat, Januari 2013 lalu. Di depan sejumlah media massa, Jokowi pun berkomitmen mempercepat upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Namun, ia menilai pekerjaan itu secara nyata baru dikerjakan dinas beberapa waktu terakhir.
"Anak buah Pak Jokowi saya rasa masih 'project oriented', belum 'problem oriented'. Harusnya tak perlu nunggu instruksi, wong sudah jelas apa masalahnya. Langsung anggarkan, langsung kerjakan," ujarnya kepada Kompas.com, Jumat pagi.
Nirwana tak setuju jika alokasi anggaran menjadi biang keterlambatan program penanggulangan banjir. Menurutnya, dinas-dinas di Pemprov DKI seharusnya telah mengetahui akar masalah. Sebut saja, selain menyangkut persoalan besar seperti pendangkalan sungai, penyempitan sungai dan waduk, ada juga persoalan yang bisa dikerjakan dalam waktu singkat. Misalnya, perbaikan drainase di setiap permukiman warga.
Contoh lain, pembuatan sumur resapan di Jakarta. Menurut Nirwana, dinas terkait terlalu fokus menjadikan pembuatan sumur resapan itu sebagai proyek di dinasnya. Padahal, apa sulitnya membangun sumur resapan jika Pemprov DKI memberdayakan lahan milik masyarakat untuk dijadikan sumur resapan dalam tersebut.
Selain jauh lebih murah, tentu lebih efektif dalam mengurangi genangan di Ibu Kota. Yang dilakukan, hanya tinggal membedakan saja kualitas sumur resapan dalam yang dibuat oleh Pemprov DKI dengan sumur resapan yang dibuat berdasarkan hasil pemberdayaan masyarakat di DKI Jakarta.
"Harusnya sumur resapan diserahkan ke warga. Misalnya tiap rumah menyediakan sumur satu. Kalau begitu, jangankan 2.000, satu juta sumur resapan pun juga bisa kita buat," ujar Nirwana.
"Tapi, dinas kita kan enggak, mereka berorientasi pada proyek dan instruksi gubernur. Masa mau buat sumur resapan saja nunggu proyek dan instruksi gubernur, ya jangan dong," lanjutnya.
Nirwana yakin, saat mulai menjabat, Jokowi dan Basuki telah memiliki desain program antisipasi banjir. Harusnya, dinas-dinas menyambut ide tersebut dengan melaksanakan dengan segera. Ia berharap, lambannya kerja dinas-dinas masuk ke dalam evaluasi kerja satu tahun Pemprov DKI.
Pemprov DKI melakukan sejumlah proyek antisipasi banjir dengan normalisasi 12 waduk di Jakarta secara bertahap. Selain itu, dilakukan juga normalisasi sebanyak 4 dari 13 sungai besar di DKI sejak dua bulan lalu.
Berikutnya, ada program yang baru dilakukan, yakni perbaikan 73 pompa, pembuatan 1985 sumur resapan, memfungsikan kembali saluran penghubung, pengadaan CCTV di rumah pompa, dan sebagainya.
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon