Menperin berharap kubu Jepang melunak soal nilai akuisisi Inalum

Setelah menyatakan akuisisi PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) harus melewati Badan Arbitrase Internasional, ada perkembangan baru dari kubu Jepang sebagai pemilik lama. Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, ada tanda-tanda Konsorsium NAA mau mencari jalan tengah soal dua versi nilai buku perusahaan yang selama ini berselisih besar.

"Inalum, mudah-mudahan berita baik selesai 31 Oktober, dan mudah-mudahan Senin (21/10), bisa kita putuskan tanpa arbitrase. Sekarang tim-tim kecil sedang berunding, karena kita ada kesepakatan kalau tanpa arbitrase berapa angkanya," ujar Hidayat di kantornya, Jumat (18/10).

Menperin menilai, jika tak melewati Arbitrase, maka harga yang harus dibayar Indonesia untuk menebus Inalum adalah di tengah-tengah tawaran yang terpublikasi selama ini.

Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) menaksir harga Inalum sebesar USD 424 juta, sedangkan NAA menyodorkan harga setelah revaluasi USD 650 juta. Jika dirupiahkan, selisih perhitungan dua pihak mencapai Rp 2,9 triliun.

"Kira-kira begitu (harga tengah-tengah), tentu BPKP menghitung dan mengawal," cetusnya.

Mendekati batas waktu penyerahan Inalum sesuai kontrak awal per 1 November mendatang, Hidayat menyatakan pemerintah terus mengupayakan lobi supaya pembelian perusahaan alumunium terbesar Asia Tenggara itu tak berlarut-larut. Kerugian jika berlanjut ke Arbitrase adalah ketidakpastian nilai saham perusahaan. Biaya akuisisi juga berpotensi membengkak.

"Kalau arbitrase jadi tidak ada kepastian, selain biaya keputusan angkanya, ada uncertainty selama sekian tahun, dan pasti jatuhnya lebih mahal," ujarnya.

Sumber : Merdeka