AHOK : PEJABAT JUJUR LAYAK DAPAT GAJI BESAR

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mencermati Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi bisa menjadi acuan pemerintah melakukan upaya pencegahan korupsi di kalangan pejabat.

Menurut Ahok --sapaan Basuki T Purnama--, syarat bagi seorang pejabat bebas korupsi tidak cukup sekadar melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara kepada  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jauh lebih dalam dari itu, seseorang harus bisa membuktikan jumlah harta, kebutuhan hidup dan pajak yang dibayar yang sesuai berapa. Kalau tidak sesuai, Anda tidak boleh jadi pejabat, itu yang penting," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis 14 Maret 2013

Menurut Ahok, memberikan gaji tinggi kepada pejabat juga bisa menghindari tindakan korupsi. Sebab, sangat tidak adil jika ada pejabat yang jujur malah digaji dengan nilai yang sangat kecil. Sementara para pekerja di swasta mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat di atas gaji para pejabat pemerintah.

"Misalkan kalau bupati yang jujur hanya digaji Rp5-6 juta, mana cukup. Kan tidak lucu. sementara gaji para professional di bank bisa Rp150-Rp200 juta per bulan," kata Ahok.

Namun Ahok juga meminta semua orang mencermati pejabat yang gajinya kecil, namun hidup dengan bermewah-mewahan. "Tangkap saja pejabat dengan gaji kecil tapi bisa bermewah-mewahan. Kenapa tidak pernah teriak?  Jangan pejabat digaji besar lalu anda teriak," kata Ahok.

Menurut Ahok, pejabat yang jujur dan tidak melakukan korupsi wajar memperoleh gaji besar. Sebab, apabila seorang pejabat melakukan korupsi, ini justru akan lebih banyak merugikan negara.

Namun kuncinya, menurut Ahok, tetap terletak pada integritas dan profesionalitas pejabat yang tinggi, untuk mencegah korupsi. Misalnya, jika bupati digaji antara Rp150-Rp200 juta per bulan, maka setahun jumlahnya hanya Rp2,4 Miliar. Padahal, pengusaha bisa saja menyuap Rp3 miliar memperoleh Hak Guna Usaha pada sebuah lahan.

Menurut Ahok, pejabat yang jujur, profesional, dan memiliki integritas yang tinggi, pasti tak akan mau ambil kesempatan semacam itu. Namun, jika pejabat itu tidak jujur, tidak profesional, dan tak punya integritas tinggi, maka yang terjadi adalah sebaliknya.  "Kalau untuk izin saja segitu, ya tidak mau ambil gaji Rp200 juta," kata Ahok.

Oleh karena itu, Ahok menambahkan, harta yang dilaporkan  dan pajak yang harus dibayar oleh para pejabat atau kepala daeran harus diperiksa secara detail dengan metode pembuktian terbalik.

"Kalau mau berantas korupsi, kita harus dorong pembuktian terbalik harta pejabat," kata Ahok.