 |
| Briptu Rani bebas. |
Setelah 21 hari menjalani tahanan, akhirnya Briptu Rani Yuni Indah
Nugraini bebas. Namund demikian, dia belum bisa bernapas lega. Sebab dia
masih harus berada di Bid Propam Polda Jawa Timur menanti putusan
perkaranya terkait rekomendasi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).
"Dia (Briptu Rani) kan statusnya masih sebagai anggota Polri. Memang hukuman 21 hari sudah selesai dia jalani. Namun, yang bersangkutan masih harus tetap berada di Polda Jatim untuk menunggu putusan perkaranya," terang Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono, Selasa (16/7) malam.
Dijelaskan Awi, pascasidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 28 Juni lalu, Briptu Rani direkomendasi hukuman PTDH. Namun, dia masih diberi waktu untuk mengajukan banding. Sayang hingga kini surat banding itu belum dikirim oleh Briptu Rani.
Sementara vonis hukuman 21 hari karena desersi sudah selesai dia jalani. "Sejauh ini belum ada surat banding dari yang bersangkutan. Sebelum putusan rekomendasi PTDH dikeluarkan, dia masih harus berada di Polda Jatim, tepatnya di Bid Propam sambil menunggu putusan. Karena yang bersangkutan masih berstatus anggota Polri," tegas Awi.
Seperti diketahui, rekomendasi PTDH ini terkait kasus desersi Briptu Rani, yang sudah lebih dari tiga kali, yaitu satu kali di Polres Bojonegoro dan empat kali di Polres Mojokerto. Pada sidang kode etik yang digelar pada Januari lalu terkait kasus desersi, Mojang Bandung kelahiran 1988 silam ini menghilang. Dia sempat ditetapkan sebagai DPO.
Sejak saat itu, Rani didera isu miring, mulai dengan foto-foto telanjangnya yang beredar di dunia maya, hingga kasus pelecehan seksual yang dia terima dari Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho.
Namun, dalan putusan sidang KKEP beberapa hari lalu di Polda Jawa Timur yang menghadirkan Kapolres Mojokerto, Polda Jawa Timur memvonis mantan Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya itu dengan hukuman dicopot ke jabatan lebih rendah.
Untuk tudingan Rani masalah pelecehan seksual, Eko Puji tidak terbukti melakukan pelecehan seksual seperti dituduhkan Briptu Rani. Hanya saja, Eko Puji dianggap telah melakukan perbuatan tidak patut, yaitu seorang Kapolres tidak sepantasnya mengukur baju yang seharusnya dilakukan oleh seorang tukang jahit.
"Dia (Briptu Rani) kan statusnya masih sebagai anggota Polri. Memang hukuman 21 hari sudah selesai dia jalani. Namun, yang bersangkutan masih harus tetap berada di Polda Jatim untuk menunggu putusan perkaranya," terang Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono, Selasa (16/7) malam.
Dijelaskan Awi, pascasidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 28 Juni lalu, Briptu Rani direkomendasi hukuman PTDH. Namun, dia masih diberi waktu untuk mengajukan banding. Sayang hingga kini surat banding itu belum dikirim oleh Briptu Rani.
Sementara vonis hukuman 21 hari karena desersi sudah selesai dia jalani. "Sejauh ini belum ada surat banding dari yang bersangkutan. Sebelum putusan rekomendasi PTDH dikeluarkan, dia masih harus berada di Polda Jatim, tepatnya di Bid Propam sambil menunggu putusan. Karena yang bersangkutan masih berstatus anggota Polri," tegas Awi.
Seperti diketahui, rekomendasi PTDH ini terkait kasus desersi Briptu Rani, yang sudah lebih dari tiga kali, yaitu satu kali di Polres Bojonegoro dan empat kali di Polres Mojokerto. Pada sidang kode etik yang digelar pada Januari lalu terkait kasus desersi, Mojang Bandung kelahiran 1988 silam ini menghilang. Dia sempat ditetapkan sebagai DPO.
Sejak saat itu, Rani didera isu miring, mulai dengan foto-foto telanjangnya yang beredar di dunia maya, hingga kasus pelecehan seksual yang dia terima dari Kapolres Mojokerto AKBP Eko Puji Nugroho.
Namun, dalan putusan sidang KKEP beberapa hari lalu di Polda Jawa Timur yang menghadirkan Kapolres Mojokerto, Polda Jawa Timur memvonis mantan Kasat Reskoba Polrestabes Surabaya itu dengan hukuman dicopot ke jabatan lebih rendah.
Untuk tudingan Rani masalah pelecehan seksual, Eko Puji tidak terbukti melakukan pelecehan seksual seperti dituduhkan Briptu Rani. Hanya saja, Eko Puji dianggap telah melakukan perbuatan tidak patut, yaitu seorang Kapolres tidak sepantasnya mengukur baju yang seharusnya dilakukan oleh seorang tukang jahit.
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon