Komisi E DPRD DKI sedianya mengadakan rapat dengan Kepala Dinas
Kesehatan Dien Emmawati membahas kisruh persoalan Kartu Jakarta Sehat
(KJS). Tapi ketidakhadiran Dien membuat rapat terpaksa ditunda.
Atas penundaan sepihak ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah, meminta penjelasan.
"Bukan dibatalkan, kita tunda, agenda rapat ini minta jawaban sebelumnya, kita minta Dinkes terkait penyesuaian tarif sistem INA CBG's. Apakah dibolehkan dalam keuangan daerah atau tidak," kata Firmansyah usai menutup rapat di DPRD, Jakarta, Senin (27/5).
Firman menegaskan, pihaknya perlu penjelasan lebih detil tentang sistem berobat paket atau Indonesian Case Based Group's (INA CBG's) yang menjadi sistem KJS. DPRD, lanjut Firman, coba berprasangka baik terhadap Dinkes yang tidak hadir dalam rapat.
"Ya mungkin lagi koordinasi dengan pimpinannya," terangnya.
Saat ditanya pendapatnya terkait interpelasi yang diajukan dalam program KJS ini, Firman enggan memberikan penjelasan.
"Saya gak kapasitas menjawab interpelasi. Kita sepakat mendapatkan solusi terbaik dalam penanganan KJS. Interpelasi memang diatur UU dan melekat anggota DPRD untuk menanyakan secara langsung. Interpelasi jangan dibuat serem, kita cuma pengen tahu. Komisi E tak dalam kapasitas. Komisi E sepakat agar pelayanan kesehatan di Jakarta lebih baik," lanjutnya.
Firman menambahkan, rapat yang batal digelar akan dijadwal ulang dan digelar besok hari. Pihaknya amat berharap Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan segenap rumah sakit, bisa hadir.
Atas penundaan sepihak ini, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Firmansyah, meminta penjelasan.
"Bukan dibatalkan, kita tunda, agenda rapat ini minta jawaban sebelumnya, kita minta Dinkes terkait penyesuaian tarif sistem INA CBG's. Apakah dibolehkan dalam keuangan daerah atau tidak," kata Firmansyah usai menutup rapat di DPRD, Jakarta, Senin (27/5).
Firman menegaskan, pihaknya perlu penjelasan lebih detil tentang sistem berobat paket atau Indonesian Case Based Group's (INA CBG's) yang menjadi sistem KJS. DPRD, lanjut Firman, coba berprasangka baik terhadap Dinkes yang tidak hadir dalam rapat.
"Ya mungkin lagi koordinasi dengan pimpinannya," terangnya.
Saat ditanya pendapatnya terkait interpelasi yang diajukan dalam program KJS ini, Firman enggan memberikan penjelasan.
"Saya gak kapasitas menjawab interpelasi. Kita sepakat mendapatkan solusi terbaik dalam penanganan KJS. Interpelasi memang diatur UU dan melekat anggota DPRD untuk menanyakan secara langsung. Interpelasi jangan dibuat serem, kita cuma pengen tahu. Komisi E tak dalam kapasitas. Komisi E sepakat agar pelayanan kesehatan di Jakarta lebih baik," lanjutnya.
Firman menambahkan, rapat yang batal digelar akan dijadwal ulang dan digelar besok hari. Pihaknya amat berharap Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan segenap rumah sakit, bisa hadir.
Sumber:
http://www.merdeka.com/jakarta/kepala-dinas-kesehatan-tak-hadir-rapat-kisruh-kjs-ditunda.html
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon