"Hak
interpelasi (bertanya) adalah hak politik yang melekat pada anggota
legislatif. Namun penggunaan hak interpelasi untuk menghadang program
prorakyat Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang digulirkan Gubernur DKI Joko
Widodo merupakan tindakan semena-mena DPRD DKI yang bertentangan dengan
kepentingan rakyat Jakarta," kata Noldrin, pengurus DPN Repdemkepada
merdeka.com, Minggu (26/5).
Mereka pun mengundang warga Jakarta untuk ikut menandatangani petisi bertajuk tolak Interpelasi DPRD DKI Jakarta dan Tolak Komersialisasi Rumah Sakit terhadap Pasien miskin. Rencananya penandatanganan petisi digelar pukul 13.00 WIB di Kantor DPN Repdem, Jalan Cikini 1, No.3B, Menteng, Jakpus.
"Siapa saja boleh datang dan menandatangani petisi rakyat ini," kata Noldrin.
Rencananya setelah ditandatangani, mereka akan membawa petisi ini ke DPRD. Mereka juga menolak Jokowi digulingkan sebagai Gubernur.
"kita serahkan nanti ke DPRD," tutupnya.
Mereka pun mengundang warga Jakarta untuk ikut menandatangani petisi bertajuk tolak Interpelasi DPRD DKI Jakarta dan Tolak Komersialisasi Rumah Sakit terhadap Pasien miskin. Rencananya penandatanganan petisi digelar pukul 13.00 WIB di Kantor DPN Repdem, Jalan Cikini 1, No.3B, Menteng, Jakpus.
"Siapa saja boleh datang dan menandatangani petisi rakyat ini," kata Noldrin.
Rencananya setelah ditandatangani, mereka akan membawa petisi ini ke DPRD. Mereka juga menolak Jokowi digulingkan sebagai Gubernur.
"kita serahkan nanti ke DPRD," tutupnya.
Sumber :
http://www.merdeka.com/jakarta/lawan-interpelasi-dprd-pada-jokowi-repdem-galang-petisi-rakyat.html
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon