4 Cara Jokowi-Ahok selesaikan masalah dengan DPRD

Jokowi - Ahok

Seharusnya DPRD dan Pemprov DKI bermitra membangun Jakarta. Tapi kenyataan yang terjadi saat ini, saat Jakarta dipimpin Jokowi dan Ahok justru DPRD dan pemprov sering berseberangan.

Dalam beberapa proyek yang dirancang Jokowi dan Ahok, DPRD tak mendukung bahkan mengkritik. Banyak saja yang menjadi alasan DPRD tak menyetujui proyek-proyek itu.

Meski kondisi tak bersahabat, mau tidak mau Jokowi dan Ahok harus tetap menjaga hubungan baik. Keduanya mengaku punya cara jitu agar masalah yang terbentur bisa menemukan kesepahaman.

Berikut empat cara Jokowi dan Ahok menyelesaikan dengan DPRD DKI:

1. Masalah tarif parkir, Ahok ajak selesaikan secara adat

Dua pekan setelah pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), Pemprov DKI Jakarta belum juga selesai membahas soal kenaikan tarif angkutan umum. Saat ini, pembahasan itu masih menggantung di DPRD DKI karena menganggap usulan kenaikan tarif membebani rakyat.

Kesal dengan sikap DPRD yang bertele-tele, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap menyelesaikan secara adat jika DPRD terus memperlambat persetujuan kenaikan tarif. Sebab keterlambatan ini, membuat pengusaha angkutan umum mengalami kerugian Rp 80 ribu per mobil kecil setiap harinya.

"Selesaikan secara adat," ucap Ahok sembari tertawa di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/7).

Tapi Ahok tak menjelaskan maksud dari penyelesaian secara adat itu. Yang jelas, menurut Ahok, pemprov harus mengambil keputusan cepat dan terbaik untuk semua pihak.

2. Masalah KJS, Ahok tantang DPRD debat terbuka

Sejumlah masalah Kartu Jakarta Sehat (KJS) membuat DPRD DKI terus saja mengkritik kinerja Jokowi dan Ahok. Kartu sakti berobat gratis itu dianggap tak siap.

Kesal dengan sikap DPRD, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikeras tak ada yang salah dengan program tersebut. Dia pun menantang DPRD untuk debat terbuka.

"Gini aja, suruh interpelasi aja, tapi suruh debat terbukanya suruh semua media masuk. Biar masyarakat menilai. Biar jelas. Siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti," kata Ahok, Senin (27/5).

3. Program dikritik, Jokowi tak takut di-impeachement

Bukan cuma Ahok, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga tak gentar menghadapi serang bertubi-tubi dari DPRD DKI. Jokowi pun menantang DPRD DKI Jakarta untuk menggunakan hak impeachment dalam kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Sebab, dia tidak merasa KJS bermasalah selama ini.

"DPRD mau impeachment silakan. Saya siap saja kok kalau mau di-impeachment," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/5).

Dia mengatakan semua sistem punya fungsi dan kebijakan. Di mana salah satu fungsi legislatif adalah melakukan pengawasan, termasuk mengajukan hak budgeting, hak interpelasi dan hak lainnya.

4. Selalu beserangan, Jokowi coba rangkul DPRD

Meski selalu berseberangan, Jokowi maupun Ahok selalu berusaha merangkul mitranya, DPRD DKI. Apalagi setelah DPRD mengancam akan mengajukan hak interpelasi pada program-program yang dianggap tak pro rakyat.

"Terus diperbaiki dikoreksi mestinya rumah sakit yang memilih masalah itu berkomunikasi dengan kita, ngomong lah dengan kita, begitu juga dengan DPRD ini dibutuhkan rakyat," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (27/5).

Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.

"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan," jelasnya.

Sumber