Korban Bom Hiroshima Marah dengan PM Jepang

Para korban bom atom Hiroshima dan Nagasaki 1945 mengadopsi sebuah resolusi untuk menentang rencana Perdana Menteri Shinzo Abe merevisi Konstitusi Jepang. Revisi itu ditujukan untuk memperluas aktivitas militer Jepang.

Abe pada dasarnya ingin mengamandemen Pasal 96 di Konstitusi Jepang agar dirinya bisa mengubah Pasal 9 dengan mudah. Seperti diketahui, Pasal 9 melarang Negeri Sakura menggunakan kekuatan militer untuk menyelesaikan sejumlah masalah internasional.

Untuk amandemen Pasal 96, Abe membutuhkan dua per tiga suara dari total anggota parlemen di Majelis Tinggi (Diet). Namun rencana itu dikecam keras oleh para korban bom atom yang selamat.

Resolusi yang dikeluarkan para korban bom atom itu turut menjadi kritik terhadap Pemerintah Jepang yang didominasi Partai Liberal Demokrat (LDP). Mereka berpendapat, amandemen terhadap Pasal 9 akan menimbulkan keburukan, Jepang akan menjadi negara yang bisa terseret dalam peperangan.

Organisasi yang didirikan oleh korban bom itu juga menambahkan, seharusnya Jepang bisa "membanggakan" dirinya karena mereka memiliki Pasal 9. Karena banyak warga yang sangat mengharapkan perdamaian dan terciptanya zona bebas senjata nuklir.

Selain dikritik karena ingin merevisi undang-undang tersebut, Pemerintah Jepang juga dikecam karena berniat mengekspor teknologi nuklir ke negara lain. Para korban itu pun masih menagih janji pemerintah untuk melanjutkan pembayaran kompensasi terhadap para korban bom atom.

"Pasal 9 tetap ada, untuk mencegah (negara-negara yang berperang) menggunakan itu (bom nuklir)," ujar Sekretaris Konfederasi Jepang untuk Korban Bom (Nihon Hidankyo) Terumi Tanaka, seperti dikutip Asahi Shimbun, Jumat (7/6/2013).

Tanaka mengingatkan kembali, jumlah bom nuklir di dunia ini sangat banyak. Dan negara-negara pemilik bom nuklir sangat ingin menggunakan senjata tersebut dalam perang.

Sumber