Jawab surat Jokowi, Boediono setuju mobil murah dikenakan ERP

Astra Agya dan Ayla.

Wakil Presiden Boediono hari ini, Kamis (19/9), membuka pameran otomotif terbesar Tanah Air, Indonesia International Motor Show (IIMS) ke-21 di Kemayoran Jakarta. Saat membuka acara itu, dia sempat menyinggung surat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memprotes kebijakan mobil murah ramah lingkungan (LCGC) karena dikhawatirkan membuat macet.

Dia menjamin, pemerintah pusat tak akan membiarkan DKI Jakarta sendirian dalam mengelola persoalan kemacetan. Jawaban itu langsung disampaikan di hadapan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang juga menghadiri pembukaan IIMS 2013.

"Intinya Pak Wagub, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam hal bekerja bersama menangani masalah-masalah DKI, seperti kemacetan, termasuk masalah banjir. Ada beberapa poin kesepakatan yang bisa dijalankan oleh pemerintah pusat, ada yang dijalankan pemda. Kita akan berpegang pada itu," kata Boediono di sela-sela pidato.

Sebelumnya, Gubernur DKI yang akrab disapa Jokowi itu mengirim surat awal pekan ini. Isinya mengingatkan Boediono bahwa proyek LCGC bertentangan dengan instruksi wapres agar 13 masalah Jakarta diselesaikan bersama oleh pemda dan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembatasan kendaraan buat mengatasi macet parah di Ibu Kota.

Boediono mengaku memahami kekhawatiran Jokowi. Namun, menurutnya tidak tepat bila pemerintah pusat sampai harus melarang penjualan mobil murah. Solusi pertama mencegah kemungkinan buruk itu adalah pembangunan sarana transportasi umum terpadu. Boediono menjamin, pemerintah pusat akan selalu membantu DKI terkait penyediaan bus dan kereta untuk kepentingan warga.

"Solusinya meningkatkan secepat mungkin bersama-sama pemda dan pemerintah pusat pembangunan public transport," tuturnya.

Selanjutnya, solusi yang lebih pas adalah penerapan Electronic Road Pricing (ERP). Sehingga, konsumen tetap boleh membeli mobil, sedangkan pemerintah DKI bisa mengendalikan lalu lintas. "Kita tidak perlu melarang orang beli mobil. Beli boleh, tapi kita bebani biaya kalau masuk jalan-jalan di Jakarta. Jadi ERP ini mari sama-sama segera kita laksanakan. Ini barangkali solusi yang lebih baik," kata wakil presiden.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu sekaligus mengingatkan jajaran pemprov DKI, bahwa industri otomotif merupakan tulang punggung industri Indonesia. Jika LCGC dilarang, dampaknya bisa buruk.

"Jadi jangan mengorbankan tulang punggung industri nasional, karena nanti dampaknya pada lapangan kerja. Saya mengerti concern Pak Gubernur dan pak Wagub, saya siap mendampingi untuk menangani berama-sama," tandasnya.

Wapres sekaligus memberi sinyal pada industri otomotif agar mendistribusikan LCGC ke kawasan-kawasan yang lebih membutuhkan, dan bukan diutamakan penjualannya di kota besar. "Saya lihat masih banyak sekali kebutuhan alat transportasi darat, masih dibutuhkan di daerah. Tapi saya setuju kalau numpuk di Jakarta, Medan, Surabaya, atau Bandung, juga akan menjadi masalah," ungkap Boediono.

Sumber