 |
| Macet total. |
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI memanas karena berbeda pendapat tentang Low Cost Green Car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan. Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam pemilik mobil agar kendaraannya tak sembarangan mengaspal di Jakarta.
"Jadi secara prinsip orang mau punya mobil 100 pun enggak apa, toh dia bayar STNK kan, bayar pajak kan, tapi kita akan membuat Anda tidak bisa masuk semua jalan," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Untuk mengantisipasi kemacetan akibat penambahan jumlah mobil, Ahok mengatakan, Pemprov DKI akan memberlakukan Electronic Low Pricing (ERP), pajak parkir yang mahal dan lain-lain.
"Kita juga minta untuk diterapkan ERP, kita juga mau buat zonasi parkir, itu juga pajak progresif juga ada, mungkin nanti kita akan terapkan kalau parkir di jalan raya, jalan di Pemda maka kita akan kenakan tilang," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, Dishub DKI Jakarta telah membuat detail engineering design (DED) untuk ERP di Jakarta. Lokasi pemberlakuan jalan berbayar atau ERP yakni di seluruh ruas jalan yang saat ini diberlakukan 3 in 1 dan ditambah dengan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Pembayaran ERP di Jakarta, nantinya akan menggunakan sistem voucher. Setiap kendaraan nantinya akan dilengkapi dengan alat yang disebut on board unit (OBU). Alat ini nantinya terkoneksi dengan alat sensor ERP di setiap gerbangnya. Di dalam UBO terdapat kartu berisikan voucher yang berisi saldo deposit setiap kendaraan.
"Jadi secara prinsip orang mau punya mobil 100 pun enggak apa, toh dia bayar STNK kan, bayar pajak kan, tapi kita akan membuat Anda tidak bisa masuk semua jalan," tegas Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Untuk mengantisipasi kemacetan akibat penambahan jumlah mobil, Ahok mengatakan, Pemprov DKI akan memberlakukan Electronic Low Pricing (ERP), pajak parkir yang mahal dan lain-lain.
"Kita juga minta untuk diterapkan ERP, kita juga mau buat zonasi parkir, itu juga pajak progresif juga ada, mungkin nanti kita akan terapkan kalau parkir di jalan raya, jalan di Pemda maka kita akan kenakan tilang," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, Dishub DKI Jakarta telah membuat detail engineering design (DED) untuk ERP di Jakarta. Lokasi pemberlakuan jalan berbayar atau ERP yakni di seluruh ruas jalan yang saat ini diberlakukan 3 in 1 dan ditambah dengan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.
Pembayaran ERP di Jakarta, nantinya akan menggunakan sistem voucher. Setiap kendaraan nantinya akan dilengkapi dengan alat yang disebut on board unit (OBU). Alat ini nantinya terkoneksi dengan alat sensor ERP di setiap gerbangnya. Di dalam UBO terdapat kartu berisikan voucher yang berisi saldo deposit setiap kendaraan.
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon