 |
| ilustrasi. |
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan banyak pelanggaran penggunaan bantuan sosial (bansos) tahun 2012 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang nilainya mencapai Rp 8,8 triliun. Anggaran yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat itu dipergunakan tidak tepat sasaran.
"Di antaranya bansos dipergunakan untuk belanja barang sebesar Rp 900 juta, bansos dipergunakan untuk belanja modal sebesar Rp 6,8 miliar. Belanja yang direalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri ternyata kriteria penerima bansos tidak jelas sehingga ada pelanggaran penggunaan sampai sebesar Rp 8,8 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Rabu (26/6).
Uchok menjelaskan, belanja modal yang dilakukan oleh Kemendagri tidak jelas kriterianya. Padahal, anggaran bansos seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Sementara belanja modal bisa juga dipergunakan untuk belanja inventaris kementerian.
"Contohnya beli kendaraan, laptop. Sehingga barang-barang itu milik kementerian," ujarnya.
Tidak hanya di Kemendagri, Fitra juga menemukan pelanggaran penggunaan bansos tahun 2012 di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Nilainya mencapai Rp 60,9 triliun.
"Ada bansos digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 50,6 miliar. Kedua, kelemahan dalam sistem pelaksanaan belanja bansos dalam hal kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1 miliar," katanya.
Selain itu, ada kelemahan dalam sistem pelaksanaan belanja bansos nilainya mencapai Rp 3,7 miliar. "Ada bansos belum dipertanggungjawabkan penerima sebesar Rp 5,5 miliar," jelasnya.
"Di antaranya bansos dipergunakan untuk belanja barang sebesar Rp 900 juta, bansos dipergunakan untuk belanja modal sebesar Rp 6,8 miliar. Belanja yang direalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri ternyata kriteria penerima bansos tidak jelas sehingga ada pelanggaran penggunaan sampai sebesar Rp 8,8 triliun," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Rabu (26/6).
Uchok menjelaskan, belanja modal yang dilakukan oleh Kemendagri tidak jelas kriterianya. Padahal, anggaran bansos seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Sementara belanja modal bisa juga dipergunakan untuk belanja inventaris kementerian.
"Contohnya beli kendaraan, laptop. Sehingga barang-barang itu milik kementerian," ujarnya.
Tidak hanya di Kemendagri, Fitra juga menemukan pelanggaran penggunaan bansos tahun 2012 di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Nilainya mencapai Rp 60,9 triliun.
"Ada bansos digunakan tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 50,6 miliar. Kedua, kelemahan dalam sistem pelaksanaan belanja bansos dalam hal kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 1 miliar," katanya.
Selain itu, ada kelemahan dalam sistem pelaksanaan belanja bansos nilainya mencapai Rp 3,7 miliar. "Ada bansos belum dipertanggungjawabkan penerima sebesar Rp 5,5 miliar," jelasnya.
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon