Belum naikkan BBM, SBY sudah diserang 5 orang ini

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan itu tentu mengundang berbagai reaksi, ada yang setuju, namun banyak juga yang menolak.

Jauh-jauh hari lawan politik SBY mengkritik keras rencana kenaikan tersebut. Terlebih, pemerintah juga berencana memberikan BLSM sebagai kompensasi. Cara itu dinilai hanya akal-akalan buat menarik simpati publik jelang 2014.

Penolakan juga datang dari PKS, partai yang berada dalam satu gerbong koalisi. Banyak kalangan menilai PKS bermain dua kaki. Tujuannya, untuk kembali meraih empati dari rakyat, setelah citranya hancur akibat korupsi impor daging sapi.

Jika memang keputusan sudah bulat, dipastikan perlawanan akan datang dari berbagai elemen, seperti mahasiswi, aktivis dan partai oposisi. Mereka akan turun ke jalan, dan lebih ekstrem ada yang ingin SBY lengser dari kekuasaannya.

Berikut 5 orang yang tegas menolak rencana SBY naikan harga BBM :

1. Bohong untuk selamatkan APBN

Aktivis Adhie Massardi menilai alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah bohong belaka. Sebab, hal yang sama juga terjadi pada tahun 2009, tetapi kompensasi untuk memperbaiki infrastruktur, kesehatan dan pendidikan hanya bohong.

"Ini hanya legitimasi tanpa moral. Perlawanan kami, perlawanan mahasiswa melawan rezim SBY yang liberal, karena tahun 2009 juga sama. Katanya untuk perbaikan infrastruktur tetap saja semua sama infrastruktur stagnan," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi.

Menurutnya, pemerintahan telah kehilangan legitimasi moral dari bangsanya. Ia menuding, dari kenaikan harga BBM akan menguntungkan Partai Demokrat pada Pemilu 2014.

"Menyelamatkan APBN itu bohong, kalau menyelamatkan APBN kan 100 persen untuk membayar utang konglomerat. SBY itu buaya, SBY itu biawak," katanya.

2. Dana BLSM dari utang luar negeri

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberlakukan jika BBM naik berasal dari utang luar negeri. Kebijakan ini dilakukan demi pemenangan partai politik tertentu jelang Pemilu 2014.

"Kita mendapatkan kabar dari beberapa ekonom bahwa BLT atau BLSM kalau jadi dijalankan, sumber dananya dari utang luar negeri," tutur dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, PDI Perjuangan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM bagi rakyat miskin.

"Kalau kita sudah instruksi DPP kepada fraksi bahwa kita harus menolak kenaikan BBM tentu dengan argumentasi yang jelas," tandasnya.

3. BLSM buat selamatkan Demokrat

Anggota Petisi 28 Haris Rusly menilai pemerintah memposisikan diri sebagai pihak yang mengasihani rakyat saat memberikan BLSM. Padahal pemerintah dipilih oleh rakyat.

"BLSM kami nilai tujuan bukan menolong masyarakat tapi untuk sogokan ekonomi dengan tujuan meredam dan melumpuhkan kemarahan rakyat. Menyelamatkan Partai Demokrat dari keterpurukan agar dipilih pada 2014," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta besok para mahasiswa untuk bangkit dari kampus dan membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM. Kemudian kepung kantor-kantor pemerintahan, seperti istana, gubernur, DPR dan DPRD.

"Menyerukan kepada gerakan mahasiswa yang bisa menghancurkan satu konspirasi busuk untuk mencekik masyarakat. Hanya mahasiswa yang kami harapkan untuk melumpuhkan konspirasi dan di seluruh besok untuk bangkit dari kampus, kepung Istana, DPR, DPRD, kantor gubernur," terangnya.

4. Kelamaan naikkan BBM

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu lama apabila ingin menaikkan harga BBM bersubsidi. Padahal, untuk saat ini JK menilai kondisi keuangan negara sudah defisit.

"Pemerintah terlalu lama ini harus cepat. Harusnya dari dua tahun lalu naiknya, sekarang kelamaan sudah defisit," ujar JK usai memberi kuliah umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Jadi, lanjut JK, kendaraan yang sekarang digunakan itu merupakan dari bagian defisit negara. Hal itu karena negara sudah terlalu lama memberikan subsidi BBM.

JK menambahkan, mengenai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang menjadi perdebatan juga dinilai lamban untuk diputuskan. "BLSM itu harusnya seperti dulu otomatis saja," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyayangkan sikap PKS yang membuat kegaduhan di dalam koalisi terkait penolakannya menaikkan harga BBM. "Apapun yang gaduh tidak baik dan jelek," tuturnya.

5. Bantu rakyat cuma jelang Pemilu

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah masih terus menuai kontroversi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai anggota koalisi berkeras untuk menolak BLSM.

Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dalam keputusan BLSM di Komisi VIII pihaknya belum memutuskan kata sepakat tentang pencairan dana BLSM sebesar Rp 2,25 triliun per bulan. Menurutnya, hasil rapat Komisi VIII memutuskan masih perlu pendalaman lagi soal BLSM.

"Pertama, kami Fraksi PKS tidak memutuskan BLSM, bahkan katanya Komisi VIII sudah sepakat menyetujui, karena yang ada adalah masih memerlukan pendalaman lagi," jelas Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6).

Hidayat mengungkapkan, kekhawatiran PKS dalam menolak BLSM adalah dalam rangka pengulangan tahun 2009 yang berpotensi terjadinya money politic. Terlebih, BLSM hanya diberikan dalam tenggat lima bulan.

"Tentang kompensasi memang ada kekhawatiran, dalam rangka pengulangan 2009, bahwa kompensasi kalau diberikan berlaku hanya 5 bulan, siapa yang akan bayari mereka setelah itu," tegasnya.

"Secara prinsip kami menolak, karenanya rakyat tidak perlu diberikan BLSM, membantu rakyat dilakukan sepanjang waktu tidak hanya menjelang pemilu saja," imbuhnya.

Sumber :

http://www.merdeka.com/politik/belum-naikkan-bbm-sby-sudah-diserang-5-orang-ini.html