Kementerian Pertahanan mengaku sudah menerima saran dan tanggapan dari
TNI Angkatan Udara soal tawaran hibah satu skuadron pesawat F5 dari
Korea Selatan. TNI AU meminta agar Kementerian tidak melanjutkan tawaran tersebut.
Namun, sampai saat ini Kementerian masih tetap mempertimbangkan tawaran
hibah ini. "Masih dalam penelitian staf," ujar Kepala Badan Sarana
Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, kepada Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 16 Mei 2013.
Meski begitu, menurut Rachmad, secara prinsip usulan TNI adalah pertimbangan penting bagi Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Kebutuhan alutsista maupun yang tidak dibutuhkan oleh angkatan merupakan salah satu pertimbangan penting dalam keputusan kami."
Sebelumnya, KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia memilih untuk menolak tawaran hibah pesawat F5 dari Korea Selatan. Dia beralasan ada perbedaan spesifikasi pesawat F5 milik Korea Selatan dengan Indonesia. Pesawat F5 milik Indonesia sudah mengalami banyak modifikasi, baik persenjataan atau avionik. Sedangkan pesawat yang ditawarkan Korea Selatan minim modifikasi.
Komisi Pertahanan DPR pun angkat bicara. Menurut anggota Komisi I dari Partai Demokrat, Mayor Jenderal Purnawirawan Yahya Sacawiria, untuk urusan hibah pesawat ini DPR pasrah dengan keputusan TNI AU. Sebab, TNI AU sebagai pengguna lebih tahu detil spesifikasi pesawat itu.
Meski begitu, menurut Rachmad, secara prinsip usulan TNI adalah pertimbangan penting bagi Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan. "Kebutuhan alutsista maupun yang tidak dibutuhkan oleh angkatan merupakan salah satu pertimbangan penting dalam keputusan kami."
Sebelumnya, KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia memilih untuk menolak tawaran hibah pesawat F5 dari Korea Selatan. Dia beralasan ada perbedaan spesifikasi pesawat F5 milik Korea Selatan dengan Indonesia. Pesawat F5 milik Indonesia sudah mengalami banyak modifikasi, baik persenjataan atau avionik. Sedangkan pesawat yang ditawarkan Korea Selatan minim modifikasi.
Komisi Pertahanan DPR pun angkat bicara. Menurut anggota Komisi I dari Partai Demokrat, Mayor Jenderal Purnawirawan Yahya Sacawiria, untuk urusan hibah pesawat ini DPR pasrah dengan keputusan TNI AU. Sebab, TNI AU sebagai pengguna lebih tahu detil spesifikasi pesawat itu.
Sumber :
http://www.tempo.co/read/news/2013/05/16/078480900/Kemhan-Kaji-Penolakan-Pesawat-Korea
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon