Di tengah menggolkan alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM), pemerintah ternyata juga memasukkan pasal lain. Pasal
itu adalah mengatur penanganan korban lumpur Lapindo.
Dalam RAPBNP 2013 yang baru saja disahkan oleh DPR, pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran sebesar Rp 155 miliar. Dana itu diperuntukkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa.
Bukan tahun ini saja pemerintah menggelontorkan dana untuk membantu Lapindo. Menurut data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Lapindo sejak 2007. Jadi total dari 2007 hingga sekarang mencapai Rp 6,2 triliun.
Dalam RAPBNP 2013 yang baru saja disahkan oleh DPR, pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran sebesar Rp 155 miliar. Dana itu diperuntukkan untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak di tiga desa.
Bukan tahun ini saja pemerintah menggelontorkan dana untuk membantu Lapindo. Menurut data Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), pemerintah sudah menggelontorkan dana untuk Lapindo sejak 2007. Jadi total dari 2007 hingga sekarang mencapai Rp 6,2 triliun.
Rinciannya, pada 2007 anggaran darurat yang dicairkan
untuk penanggulangan lumpur mencapai Rp 505 miliar. Sementara alokasi
APBN 2008 sebesar Rp 1,1 triliun, 2009 sebesar Rp 1,147 triliun, 2010
sebesar Rp 1,216 triliun, 2011 sebesar Rp 1,286 triliun, 2012 sebesar Rp
1,533 triliun dan 2013 sebesar Rp 2,256 triliun.
Bahkan, untuk pos anggaran 2014 sudah disiapkan. Besarannya mencapai Rp 845,1 miliar. Anggaran itu sudah disetujui oleh Komisi V DPR dan sudah masuk dalam pagu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Jika tahun depan saja anggaran untuk Lapindo sudah disiapkan, lalu sampai kapan pemerintah membantu Lapindo?
"Kalau presidennya ganti. Karena nanti pada 2015 tergantung presiden baru yang terpilih nanti. Semoga presiden baru nanti bisa menghentikan," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Kamis (20/6).
Menurut dia, anggaran triliunan sudah digelontorkan karena selama ini tidak pernah ada alokasi untuk menghentikan semburan. Alokasi triliunan itu hanya untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak dan ganti rugi korban lumpur Lapindo.
"Bisa juga anggaran selama ini dibikin permainan politis. Bisa-bisa semua anggaran untuk Lapindo kalau ditotal bisa untuk bangun jembatan Selat Sunda," jelasnya.
Bahkan, untuk pos anggaran 2014 sudah disiapkan. Besarannya mencapai Rp 845,1 miliar. Anggaran itu sudah disetujui oleh Komisi V DPR dan sudah masuk dalam pagu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Jika tahun depan saja anggaran untuk Lapindo sudah disiapkan, lalu sampai kapan pemerintah membantu Lapindo?
"Kalau presidennya ganti. Karena nanti pada 2015 tergantung presiden baru yang terpilih nanti. Semoga presiden baru nanti bisa menghentikan," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi kepada merdeka.com, Kamis (20/6).
Menurut dia, anggaran triliunan sudah digelontorkan karena selama ini tidak pernah ada alokasi untuk menghentikan semburan. Alokasi triliunan itu hanya untuk memperbaiki fasilitas publik yang rusak dan ganti rugi korban lumpur Lapindo.
"Bisa juga anggaran selama ini dibikin permainan politis. Bisa-bisa semua anggaran untuk Lapindo kalau ditotal bisa untuk bangun jembatan Selat Sunda," jelasnya.
Sumber :
http://www.merdeka.com/peristiwa/sampai-kapan-pemerintah-gelontorkan-dana-untuk-lapindo.html
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon