 |
| Terdakwa kasus korupsi simulator SIM, Irjen Pol Djoko Susilo. |
Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Djoko Susilo
menangis ketika membacakan pleidoi atau nota pembelaan pribadinya di
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (27/8/2013). Jenderal
bintang dua itu sempat terisak ketika mengingat keluarganya ikut
terbebani dengan kasus yang menjeratnya.
"Istri dan anak saya sangat berbeban. Saya lalu katakan kepada mereka, ini terjadi atas izin Allah SWT," ucap Djoko di hadapan majelis hakim.
Djoko mengaku sangat terpukul dengan tuntutan 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, Djoko juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara dan diminta bayar uang pengganti Rp 32 miliar.
Menurutnya, tuntutan jaksa tidak sesuai fakta hukum di persidangan. Pleidoi sebanyak 121 halaman itu pun dibacakannya dengan terbata-bata. Beberapa kali Djoko sempat terdiam, lalu melanjutkan membaca pembelaannya.
"Mendengar tuntutan penuntut umum yang cukup tinggi dan janggal membuat keluarga dan kolega down. Meskipun saya berusaha tetap tenang dan tidak berekspresi," katanya.
Djoko kemudian mengungkapkan harapannya kepada putusan majelis hakim tindak pidana korupsi agar vonis yang dijatuhkan adil.
Seperti diketahui, tim JPU dari KPK menuntut mantan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) itu 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Jaksa menyatakan, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan alat driving simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri tahun 2011.
Djoko dianggap telah memperkaya diri sendiri Rp 32 miliar. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini disebutkan mencapai Rp 121,830 miliar. Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terkait hartanya pada 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Selain itu, jaksa menuntut majelis hakim tipikor menjatuhkan hukuman tambahan kepada Djoko, yakni pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
"Istri dan anak saya sangat berbeban. Saya lalu katakan kepada mereka, ini terjadi atas izin Allah SWT," ucap Djoko di hadapan majelis hakim.
Djoko mengaku sangat terpukul dengan tuntutan 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak hanya itu, Djoko juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara dan diminta bayar uang pengganti Rp 32 miliar.
Menurutnya, tuntutan jaksa tidak sesuai fakta hukum di persidangan. Pleidoi sebanyak 121 halaman itu pun dibacakannya dengan terbata-bata. Beberapa kali Djoko sempat terdiam, lalu melanjutkan membaca pembelaannya.
"Mendengar tuntutan penuntut umum yang cukup tinggi dan janggal membuat keluarga dan kolega down. Meskipun saya berusaha tetap tenang dan tidak berekspresi," katanya.
Djoko kemudian mengungkapkan harapannya kepada putusan majelis hakim tindak pidana korupsi agar vonis yang dijatuhkan adil.
Seperti diketahui, tim JPU dari KPK menuntut mantan Gubernur Akademi Kepolisian (Akpol) itu 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara. Jaksa menyatakan, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan alat driving simulator SIM roda dua dan empat di Korlantas Polri tahun 2011.
Djoko dianggap telah memperkaya diri sendiri Rp 32 miliar. Kerugian keuangan negara dalam proyek ini disebutkan mencapai Rp 121,830 miliar. Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang terkait hartanya pada 2003-2010 dan 2010-2012. Djoko juga dituntut membayar uang pengganti Rp 32 miliar. Jika dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Selain itu, jaksa menuntut majelis hakim tipikor menjatuhkan hukuman tambahan kepada Djoko, yakni pencabutan hak-hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
1. Silahkan masukkan komentar
2. Berkomentar dengan kata-kata yang santun
3. Jangan menggunakan kata-kata kotor
4. Jika anda tidak suka dengan yang kami sajikan, lebih baik jangan di baca
5. Tinggalkan link web/blog anda agar admin bisa visit back
6. Jadilah pengunjung yang baik
7. Kami hanya memberikan informasi dari sumber-sumber yang bisa admin percaya.
8. Maaf jika ada salah satu artikel tidak ada sumbernya.
EmoticonEmoticon