Impor pangan tinggi, Indonesia justru kehilangan banyak petani

petani teh.

Dalam sensus pertanian tahun ini, Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya mencatat sumber daya alam (SDA) pertanian, tapi juga sumber daya manusia (SDM). Hasil survei sementara sepanjang Mei 2013, BPS mencatat penduduk yang bertani sebagai pekerjaan sehari-hari semakin berkurang.

Kepala BPS Suryamin mengatakan jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian kini sebesar 26,13 juta. Sebanyak 5,04 juta petani 'hilang' atau tidak lagi menjadi petani. Sensus terakhir pada 2003, jumlah rumah tangga usaha pertanian mencapai 31,17 juta rumah tangga.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa kejadian ini sudah diramalkan dari jauh-jauh hari. Pasalnya, pemerintah tidak mendukung pengembangan sektor pertanian ini.

"Miss management oleh pemerintah baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran. Jangankan mendongkrak kinerja, menjaga saja pemerintah tidak bisa," ujarnya pada merdeka.com di Jakarta, Senin (2/9) malam.

Enny mengakui bahwa tergerusnya jumlah pekerja pertanian memang disebabkan oleh proses industrialisasi. Pekerja usia produktif lebih memilih untuk bekerja di luar sektor tersebut seperti menjadi tenaga kerja indonesia (TKI) atau tenaga kerja wanita (TKW).

"Rata-rata usia 30 ke atas baru ingin bekerja sebagai petani," tuturnya.

Langkanya pekerja di pertanian membuat sektor ini harus memberi upah cukup tinggi sebagai aspek penarik minat. Tingginya upah, sementara di sisi lain pendapatan tidak maksimal, membuat ketidakefisienan.

Pengamat lulusan Universitas Diponegoro ini mengatakan jika pemerintah harus melakukan sejumlah pekerjaan rumah bila ingin melakukan perbaikan. Perbaikan kebijakan dan penganggaran menjadi harga mati.

"Tidak ada inovasi teknologi dan lembaga untuk mendorong produktivitas selama ini. Ini yang harus diperbaiki," jelasnya.

Penghidupan kembali fungsi penyuluh dan peningkatan jumlah anggaran diyakini menjadi solusi atas permasalahan ini. Kebijakan pemerintah juga harus menyentuh langsung para petani.

"Kebijakan pembangunan infrastruktur dasar saat ini masih lebih berat ke aspek jalan dan sangat sedikit untuk kebutuhan pertanian," ucap Enny.

Pemerintah juga harus menggenjot inovasi dan mendorong implementasi hasil penelitian dari sejumlah lembaga atau perguruan tinggi di bidang pertanian. "Selama ini hasil penelitian sejumlah universitas hanya menghiasi perpustakaan," ungkapnya.

Sumber